PAKAIAN DAN MAHASISWA
Oleh: Muhamad Taufik
Kustiawan (Hukum Pidana Islam)
Berbagai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang serba cangih,
cepat serta praktis dapat menghasilkan banyak berbagai produk-produk yang
beraneka ragam yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. entah itu
kebutuhan primer maupun sekunder. Salah satu aspek yang sangat berkembang dan
mempengaruhi kehidupan ialah industri pakaian. Pakaian menjadi kebutuhan primer
oleh masyarakat dunia dan perkembangan pakaian sangat segnifikan, hal ini
terbukti dengan berbagai macam bentuk pakaian yang beraneka ragam entah dari dunia
barat sampai ujung timur.
Pakaian merupakan ekspresi dari identitas seseorang dalam pergaulan
sosial. Arti penting pakaian dalam konteks sosial menjadi jelas dan menjadi
kulit sosial dalam kebudayaan kita. Pakaian dapat dilihat sebagai “perpanjangan
tubuh, namun bukan benar-benar bagian dari tubuh yang tidak saja menghubungkan
tubuh dengan dunia sosial, tetapi juga memisahkan keduanya (Wilson, 1985:3).
Pakaian menjadi penguasa dalam era global yang berekpresi dalam tampilan
kapitalisme mulai dari bentuk dan gaya dalam mendeskripsikan diri sendiri
(Laurie, 1995:5). Ini tentu saja tidak berlaku bila kita dipaksa untuk memakai
seragam kerena tipe pakaian ini jelas-jelas dimaksudkan untuk mengurangi
individualitas sebanyak mungkin demi memaksakan identitas kolektif.
Bagaimanapun juga, pada praktiknya “pilihan bebas” kita dalam berpakaian
dibatasi oleh macam-macam kaidah sosial, yang menentukan atau menyarankan
cara-cara berpakaian tertentu dalam konteks tertentu dan tidak memungkinkan
pilihan-pilihan lain, bahkan beresiko jika kita berkeras melanggarnya.
Disadari atau tidak, kaidah-kaidah berpakaian menjadi sarana dalam
membentuk dan mereproduksi berbagai kelompok masyarakat, dalam pengertian bahwa
ikatan yang terjalin diantara kelompok-kelompok ini menjadi terlihat jelas
sehingga sangat sulit dilintasi (Hobsbawm, 1983; Weiner dan Schneider, 1989:1;
Eicher, 1995). Negara-negara maupun kelompok-kelompok kepentingan telah
menggunakan aturan-aturan berpakaian untuk menciptakan penampilan yang kuat
dalam kontrol sosial, kebangsaan, atau solidaritas kelompok. “Negara-negara
lama maupun baru telah membangun esprit de corp mereka dengan mencukur, memberi
pakaian, memberi vaksin, dan menghitung warga negara mereka, sebagaimana
kelas-kelas atas, kelompok-kelompok etnis, gerakan-gerakan keagamaan, dan
asosiasi-asosiasi politik cenderung memakai kesadaran diri di atas kulit
mereka” (Comaroff dan Comaroff, 1992; 41).
Di negara indonesia yang mayoritas beragama muslim seharusnya
memperhatikan benar kaidah-kaidah berpakaian secara syariat, supaya pakaian
yang kita kenakan dapat dipertanggungjawabakan secara publik ataupun individu
agar tidak memicu hal-hal yang tidak di inginkan akibat melihat seseorang
berpenampilan. Awal globalisasi masyarakat indonesia selalu meniru
sistem-sistem yang relatif terbuka ; pengaruh –pengaruh dari luar dan dari
penafsiran-penafsiran setempat mereka merupakan dan bidang bagi
kebudayaan-kebudayaan setempat. Definisi-definisi dari periode-periode terakhir
yang menandai tipe-tipe kain dan pakaian tertentu sebagai “asli” lebih banyak
bercerita tentang mereka yang membuat kategorisasi tersebut dari pada tentang
benda-benda yang mereka klasifikasikan (Cohn, 1996b) dalam buku (Henk Schulte
Nordholt, 2005;14). Era globalisasi memicu banyak model-model pakaian yang
tidak sesuai dengan syari’at islam, sebagai contoh pakaian model zaman sekarang
“you can see” yang artinya kamu boleh melihat. Bahkan dalam pertelevisian,
majalah, iklan dalam berpakaian mati-matian mengenakan pakaian yang menjulang
keatas agar terlihat tampilan yang modernis mengikuti zaman modern.
Pandangan saya tentang berpakaian bergerak pada dunia pendidikan, Dunia
pendidikan di universitas mempunyai visi dan misi yang sangat menjunjung nilai
moral serta akhlak yang tinggi, tentunya tidak terlepas dari berbagai
peraturan-peraturan. Entah peraturan moral,etika, bahkan menyangkut peraturan
kode etik berpakaian. Akhir-akhir ini melalui pengamatan empiris saya diantara
mahasiswa dan mahasiswi institut Agama Islam Negeri (IAIN SURAKARTA) Khususnya
Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah sebagian, mulai mengidolakan pakaian-pakaian
barat maupun Asia. Mulai dari berpenampilan seksi, libstik tebal, celana
ketat,bahkan baju ketat sampai terlihat lekukan tubuh yang menggiurkan, ataupun
model berpakaian “you can see” dengan Rok Siffomnya. Ini menjadi ironi, stigma,
ataupun catatan buruk ketika bidang yang mereka geluti adalah syariah yang
seharusnya mengusai dan paham apa itu syariah, akan tetapi realitas berbanding
terbalik dengan penguasaan bidangnya.
Observasi yang saya lakukan berkaitan dengan peraturan kode etik
berpakaian mahasiswa-mahasiswi fakultas Syariah sudah teratur dalam No.8 Tahun
2014 Bab IV pasal 6 Ayat 4 Standart Pakaian Mahasiswa Fakultas Syariah melarang
bahwa (bagi Laki-laki) memakai kaos obling/ tidak berkerah, celana atau baju
sobek, sarung, sandal, sepatu sandal, topi, rambut bercat, anting-anting,
kalung, gelang, dan tato dalam mengikuti kegiatan dikampus. (bagi perempuan)
memakai pakaian ketat, tembus pandang dan tanpa jilbab dalam mengikuti kegiatan
di kampus. Peraturan yang sudah dibuat hanya menjadi ajang formalitas yang
menjadi hal semu belaka. Pelangaran demi pelangaran masih merajalela, berharap
ada ketegasan dari penguasa pembuat peraturan kode etik berpakaian.
Dalam buku Henk Schulte Nordholt (ed.) Outward Appearances, pakaian bukan
mempersoalkan gairah intelektualitas melainkan persoalan kedudukan sosial,
Trend, Identitas, Kepentingan. Maka ada pepatah jawa “ajineng diri ana ing
lathi, Ajineng rago ana ing Busono.” Kehormatan diri terletak pada kata-kata,
kehormatan raga terletak pada pakaian. Hal ini menjadi menarik ketika pakaian
dihadapkan dalam persoalan agama, politik, ekonomi, hukum atau memang pakaian
menjadi poin + dalam mempengaruhi intelektualitas mahasiswa
